MADIUN Conexnews.id - Pemerintah Kabupaten Madiun (Pemkab Madiun) sangat mendukung program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang digagas oleh KPK RI. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami saat dikunjungi oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah Jawa Timur. Kamis (18/11)
Pemkab Madiun terus berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, bersih, profesional dan berintegritas sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa terus dilakukan, salah satunya dengan melakukan Monitoring Center for Prevention (MCP).
Kabupaten Madiun sendiri saat ini dalam progres MCP menempati rangking 10 tingkat Jawa Timur dan rangking 79 tingkat Nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Kabupaten Madiun Agus Budi Wahyono menuturkan jika dengan adanya MCP sebagai satu sistem untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.
"Dengan adanya MCP KPK merupakan upaya agar pelayanan program pemerintah dapat terlaksana dengan baik," ujar Agus
Ada beberapa hal yang menjadi topik dalam monitoring MCP KPK tersebut. Yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Sementara itu, Bupati Madiun berharap, agar masing-masing OPd segera menindak lanjuti rekomendasi dari MCP KPK dan input data 8 area yang sudah ditentukan. Turut mendamping dalam acara tersebut, Wakil Bupati Madiun, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun terkait.(*)
