Purwakarta-JABAR Conexnews.id - (RL)
HANYA orang yang kosong isi kepalanya, ketika mengelola bisnis yang sifatnya monopoli dan bisnis itu adalah kebutuhan vital konsumen, tapi tiap tahun judulnya rugi. Itulah wajah PDAM Purwakarta, saat ini.
MANTAN DIRKEU PDAM KUSMAN : “RUSAKNYA PDAM YANG PALING BERTANGGUNG JAWAB ITU DIREKTUR UTAMA.”
KETUA DEWAS TRI HARTONO : “DIRKEU DIBERHENTIKAN KARENA PENGELOLAAN KEUANGAN TIDAK CERMAT, UTANG DAN TAGIHAN TERUS MENUMPUK.”
Bisnis air adalah kebutuhan vital. Sehari saja tidak ada air, maka kita dibuat pusing tujuh keliling. Maka dari itu, jualan air tidak perlu jurus-jurus khusus untuk menggenjot penjualan. Apalagi dikelola secara monopoli. Ibarat makan burger tidak perlu repot masak. Tinggal makan saja, langsung rasanya nikmat dan kenyang.
Tapi apa yang terjadi di tubuh BUMD pada PDAM Purwakarta, malah sebaliknya. Ruwet. Rugi. Ribut antar Direksi dan Dewan Pengawas dan ujung-ujungnya berantakan. Banyak utang. Tagihan menumpuk, uang pensiunan karyawan ditilep. Tidak ada sedap-sedapnya sama sekali.
Yang jadi masalah itu di Jajaran Direksi tersebut, lupa bahwa tiap tahun melalui APBD uang rakyat digelontorkan ke perusahaan itu. Sungguh sangat menyedihkan.
Hakekatnya, apakah selama ini PDAM untung? Kalau dari hitung-hitungan bisnis pasti untungnya. Selama ini PDAM menjual air ke pelanggan Rp 5.330 per m3. Sementara harga pokok produksi (HPP) per m3 Rp 4.850. Ada keuntungan per m3 sebesar Rp 840. Intinya pasti ada untung.
Lalu kenapa sampai secara keuangan mau bangkrut seperti sekarang ini. Berikut lima penyakit yang diidap PDAM selama ini.
Pertama, kronisme yang dipelihara.
Sejak awal visi yang dikembangkan penguasa di Purwkarta adalah kronisme di manajemen PDAM. Direktur Utama PDAM adalah masih saudara dengan Bupati Purwakarta. Ia menjabat sudah hampir 13 tahun. Dan dengan prestasi yang jeblog, status dia tetap bertahan hingga sekarang.
Kronisme memicu nepotisme dan korupsi. Efeknya adalah pemborosan atau miss alokasi anggaran. Kronisme menyebabkan banjirnya uang saweran, bisa ke siapa saja, ketika penguasa lagi butuh dana taktis. Yang kayak gini itu sudah menjadi rahasia umum.
Kronisme dan nepotisme adalah biang kerok korupsi. Dan jangan lupa, musuh utama reformasi adalah kronisme itu. Maka dari itu menjadi aneh, ketika Bupati tetap mempertahankan tumbuhnya kronisme di manajemen PDAM.
Kalau kinerjanya bagus mungkin publik memberi apresiasi. Tapi menjadi aneh ketika kinerjanya ancur-ancuran, tapi tetap saja dipertahankan sebagai Direktur Utama. Sungguh aneh bin ajaib.
Kedua, visi bisnis yang lemah.
Terutama visi bisnis Bupatinya, yang memahami PDAM bukan sebagai entitas bisnis murni. Tapi sebagai sapi perahan penguasa.
Visi itu penting. Ia akan menjadi jalan terang dan lurus ke arah mana PDAM ini akan dikembangkan. Selama visinya rendah, maka produk kebijakannya adalah menyuburkan kronisme di manajemen PDAM.
Ketiga, kontrol yang lemah.
Anggota DPRD Purwakarta juga mesti ikut bertanggung jawab terhadap morat maritnya PDAM Purwakarta. Karena mereka yang mestinya memegang fungsi kontrol seperti kerupuk yang kena air. Lembak, lemah dan lunglay.
“Bupati Purwakarta lebih mengedepankan nepotisme, ketimbang membesarkan dan menguatkan PDAM. “
Kita bisa paham. Mayoritas anggota Dewan memang produk penguasa di Purwakarta. Karena kelewat kenyang dengan proyek-proyek, daya kritisnya jadi nol besar. Termasuk yang punya sikap oposisi seperti PKS, langkahnya seperti mobil Phanter,”Nyaris tak terdengar.”
Sungguh menyedihkan ketika anggota dewan kerjanya banyak “tidurnya.” Sementara tiap bulan mereka seperti makan gaji buta dari pajak rakyat. Nikmatnya gak ketulungan.
Keempat, pengelola tidak kompeten.
Kompetensi tinggi pada tahap tertentu itu sangat penting. Apalagi mengelola bisnis. Di jajaran Direksi nyaris tidak ada yang punya skill super unggul. Mengukurnya sederhana saja. Apakah kucuran air di ujung konsumen deras dan stabil sepanjang hari? Oh sudah pasti tidak. Pada jam-jam tertentu malah mengalirnya icrit-icrit kayak pelari maraton yang kehabisan nafas.
Kalau Direksi Kompeten, sebagai bisnis jasa hal seperti itu tidak bakal terjadi. Aneh bin ajaib. Produk layanan yang letoy bertahun-tahun, Direksi yang kinerjanya jeblog terus dipertahankan.
Kelima, Lemahnya Transparansi.
Terutama ditata kelola keuangan. PDAM ini institusi bisnis milik rakyat, tapi dalam soal audit tahunan keuangan nyaris tidak pernah dibuka ke publik. Bisa jadi karena laporannya bopeng-bopeng. Malu-maluin.
Tapi, selama bisnis dikelola dengan tata kelola keuangan yang amburadul pasti penyakitan. Karena keuangan adalah jantungnya bisnis. Maka dari itu, transparansi dalam tata kelola keuangan itu wajib. Tidak ada pilihan.
COPOT DIREKTUR UTAMA
Minggu-minggu ini publik disuguhi drama tidak bermutu pemecatan Direktur Keuangan PDAM Purwakarta. Seolah penyakit kronis PDAM ditimpakan kesalahannya ke dia 100%.
Sikap Bupati ini, bagi yang tahu bisnis jadi bahan tertawaan. Memecat Dirkeu adalah fakta tak terbantahkan bahwa Bupati memang tidak punya visi yang jelas soal tata kelola PDAM dan lebih suka mempertahankan kronisme di sana.
Serusak-rusaknya PDAM, tanggung jawab itu ada di Direktur Utama. Karena itulah dia digaji paling besar. Tanggung jawabnya besar. Bagaimana PDAM tumbuh besar dan kuat, itu ada di pundak dia.
Kalau kemudian, tata kelola hampir di semua lini bermasalah, mestinya yang dipecat pertama itu Direktur Utamanya. Seburuk apapun problem keuangan yang muncul.
Publik sejatinya geram dengan langkah Bupati ini. Bupati lupa bahwa PDAM itu bukan milik Pemkab. Tapi milik rakyat Purwakarta.
Maka dari itu, sikap yang benar itu buang semua Direksi yang ada. Karena terbukti gagal total membesarkan PDAM. Kemudian, tata ulang agar semuanya kembali ke jalan yang benar. Ini bisa terjadi kalau memang para pejabat ingin membesarkan dan menguatkan PDAM.
Tapi kalau memang misinya menjadikan PDAM sebagai sapi perah penguasa ya mau apalagi. Kita berdoa saja deh mudah-mudahan tangan-tangan KPK bisa menjambak rambut para bandit penguasa yang bersarang di PDAM.
(Rangga/DP-Red)
