MADIUN conexnews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengirim sinyal keras ke kepala daerah. Senin (19/1/2026), lembaga antirasuah itu mengamankan 15 orang dalam operasi penyelidikan tertutup di Kota Madiun, Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, sembilan orang langsung dibawa ke Jakarta, termasuk Wali Kota Madiun.
Langkah KPK berlangsung tanpa banyak suara. Tim bergerak sejak pagi hingga siang hari, menyasar sejumlah lokasi di wilayah Kota Madiun. Operasi tertutup ini berujung pada pengamanan belasan orang yang diduga terkait praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penindakan tersebut. Ia menyebut, dari 15 orang yang diamankan, sembilan di antaranya langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
“Benar, hari ini tim melakukan penyelidikan tertutup dengan mengamankan 15 orang di wilayah Madiun. Sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya Wali Kota Madiun,” ujar Budi, Senin (19/1/2026).
Selain mengamankan sejumlah pihak, tim KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek yang melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta. Skema ini kerap menjadi pintu masuk korupsi karena proses pengadaan yang rawan transaksi di bawah meja.
Tak hanya proyek pemerintah, pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) juga ikut disorot dalam perkara ini. Menurut KPK, dana CSR diduga disalahgunakan dan dijadikan bagian dari praktik transaksional. Padahal, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk kepentingan sosial dan pembangunan masyarakat.
KPK menegaskan perkara ini masih dalam tahap pendalaman. Penyidik terus memeriksa pihak-pihak yang diamankan untuk mengurai peran masing-masing dan menyusun konstruksi hukum kasus tersebut.
“Hingga saat ini, status hukum pihak-pihak yang diperiksa belum ditetapkan,” tegasnya.
Sementara itu, pantauan di kantor Pemerintah Kota Madiun pada Senin siang hingga sore hari menunjukkan suasana relatif sepi. Aktivitas pegawai berlangsung terbatas, tanpa terlihat kehadiran pimpinan daerah. Roda birokrasi tetap bergerak, namun tanpa komando dari pucuk kepemimpinan.
Jika dugaan korupsi ini terbukti, pihak yang paling diuntungkan adalah segelintir elite dan rekanan proyek. Sebaliknya, masyarakat Madiun harus menanggung dampaknya mulai dari pembangunan yang tidak optimal hingga berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Operasi senyap KPK di Madiun kembali mengingatkan bahwa dana publik dan CSR bukan ruang kompromi bagi kekuasaan. Sebab, ketika uang rakyat diperdagangkan, yang runtuh bukan hanya hukum, tetapi juga harapan warga yang seharusnya dilayani.
