PONOROGO conexnews.id – Dewan pimpinan Daerah (DPD) Media Independen Online Indonesia (MIO) Kabupaten Ponorogo secara tegas mendesak Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Anik Suharto, untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Desakan ini disampaikan menyusul dugaan tindakan perintangan yang dilakukan pejabat tersebut terhadap wartawan saat melaksanakan tugas peliputan.
Ketua DPD MIO Ponorogo, Katiman, menyatakan sikap tegas itu dalam keterangannya, Senin (3/8/2026). Menurut Katiman, insiden bermula saat wartawan sedang melakukan peliputan kedatangan Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno bersama Anik Suharto di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo, untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan tunjangan perumahan.
Saat wartawan mendekat untuk mengambil dokumentasi, Anik Suharto melarang dan menyatakan pengambilan gambar harus mendapatkan izin pribadi darinya.
"Tindakan Wakil Ketua DPRD itu sangat tidak pantas dan melanggar hak kemerdekaan pers yang dilindungi undang-undang," tegas Katiman.
Ia mengingatkan bahwa setiap warga negara, termasuk wartawan, memiliki hak untuk mendapatkan dan menyebarluaskan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebagai pejabat publik, Anik Suharto justru wajib mendukung keterbukaan informasi, bukan menghalangi tugas jurnalistik.
"Kami menuntut Anik Suharto meminta maaf secara terbuka kepada wartawan yang bersangkutan dan seluruh insan pers di Ponorogo. Jika tidak, kami akan langkah lanjutan untuk memperjuangkan hak perlindungan profesi wartawan," tandas Katiman ketua DPD MIO Ponorogo juga menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan memastikan tidak ada lagi intimidasi atau perintangan terhadap tugas jurnalistik di wilayah Ponorogo.(Team)
.jpg)
