Kabupaten Madiun Kembali Menerima Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Ke-3 Kalinya Di Tahun 2021 Dari Kementerian - CONEXNEWS.ID

Breaking

Definition List

Jumat, 30 Juli 2021

Kabupaten Madiun Kembali Menerima Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Ke-3 Kalinya Di Tahun 2021 Dari Kementerian

 



 


Madiun Conexnews-id -Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan secara virtual di Pendopo Muda Graha yang dihadiri oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami didampingi staf ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan SDM, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kamis (29/7).

Dalam sambutannya Menteri PPPA Bintang Darmawati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Kabupaten, Kota dan Provinsi yang mendapat penghargaan, meskipun sempat tertunda pada tahun 2020 lalu akibat pandemi covid-19 pada tahun 2021 Kemen PPPA kembali menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan penghargaan Kabupaten Layak Anak akan diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tim dari Kementerian lembaga, dan tim independen.

Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan 24 indikator yang telah ditetapkan yang pada akhirnya bermuara kepada penghargaan Kabupaten / Kota Layak Anak.

"Menjadi kebanggaan kita bersama bahwa pada tahun 2021 perolehan total penghargaan KLA mengalami peningkatan sebelumnya  berjumlah 249 menjadi 275, yang tentunya perolehan ini merupakan hasil dari menguatnya peran seluruh pihak dalam memenuhi hak dan melindungi anak-anak di kabupaten kota masing-masing," kata menteri Bintang.

Sementara itu, Bupati mengucapkan Terimakasih dan Alhamdulillah ini untuk yang ke 3 kalinya Kabupaten Madiun mendapat penghargaan KLA. penghargaan KLA tahun 2021, merupakan wujud perhatian anak-anak di kabupaten madiun. Pun sebagai pijakan dasar untuk merumuskan kebijakan kebijakan lain yang menyangkut perlindungan anak dan perempuan agar lebih baik dan tepat sasaran.(red)