SURABAYA, conexnews.id — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis kepada Wali Kota Madiun nonaktif Maidi pada sidang pembacaan putusan yang berlangsung di Ruang Cakra Tipikor Surabaya, Kamis (22/10/2026) sore . Majelis hakim menyatakan Maidi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi selama menjabat Wali Kota Madiun .
Dalam putusannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima tahun, denda Rp 250 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 6,7 miliar paling lambat tiga bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap . Apabila tidak mampu membayar, harta benda dapat disita dan jika masih kurang akan diganti dengan pidana tambahan lima tahun penjara . Selain itu, hak politik Maidi dicabut selama lima tahun, sehingga ia tidak boleh mencalonkan diri menjadi pejabat publik dalam waktu tersebut .
Perkara ini berkaitan dengan dugaan pemerasan berkedok dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), perizinan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Winongo, serta penerimaan gratifikasi dan commitment fee dari sejumlah proyek pemerintah kota Madiun periode 2019‑2022 . Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut hukuman tujuh tahun dua bulan penjara dan uang pengganti lebih dari Rp 8 miliar . Vonis yang dijatuhkan majelis hakim ternyata lebih ringan dari tuntutan jaksa .
Dalam sidang yang sama, mantan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah divonis empat tahun penjara, sedangkan pengusaha Rochim Ruhdiyanto juga dijatuhi hukuman penjara terkait perkara yang sama .
Usai sidang, Maidi menyatakan bahwa ia dan tim kuasa hukumnya akan mempelajari seluruh isi putusan dan belum menutup kemungkinan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur . Pihak KPK menyatakan akan meninjau putusan tersebut sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
(conexnews.id)
